Pemkab Kepulauan Seribu Gencarkan Gerakan Pilah Sampah
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu terus memperkuat upaya pengelolaan lingkungan melalui roadshow pembangunan wilayah yang dikemas dalam kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan dan gerakan pemilahan sampah.
"Tanggung jawab bersama"
Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan mengatakan, gerakan pilah sampah harus menjadi budaya yang diterapkan seluruh lapisan masyarakat, bukan sekadar menjalankan instruksi pemerintah.
Lomba Pilah Sampah Sektor Horeka, Pemprov DKI Siapkan Insentif Pajak"Kami ingin program pilah sampah ini tidak berhenti pada tataran instruksi, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Para petugas PJLP dan pengurus RT/RW harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah tangga," ujarnya, Selasa (9/6).
Menurutnya, capaian pemilahan sampah dari sumber di Kepulauan Seribu saat ini sudah mencapai 71 persen.
"Capaian ini akan terus ditingkatkan hingga seluruh kelurahan mampu mencapai target 100 persen," terangnya.
Fadjar menjelaskan, keberhasilan pengelolaan sampah dari sumber menjadi langkah penting untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan lingkungan di wilayah kepulauan, sekaligus mengurangi ketergantungan pengiriman sampah ke daratan Jakarta.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai salah satu faktor pendukung sektor pariwisata yang menjadi andalan Kepulauan Seribu.
"Jika lingkungan bersih, wisatawan akan semakin senang berkunjung. Ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya petugas kebersihan. Ketika melihat pantai kotor, semua unsur masyarakat harus ikut membantu," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kepulauan Seribu, Emil Rozaki menambahkan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas pengurus RT, RW, LMK hingga PJLP sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi lingkungan kepada masyarakat.
Selain mendapatkan pemahaman mengenai gerakan pilah sampah, para peserta juga dibekali materi terkait tata kelola administrasi wilayah, pelayanan masyarakat, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.
"Kami ingin para pengurus wilayah semakin memahami fungsi dan tanggung jawabnya, termasuk dalam tertib administrasi agar tidak menimbulkan kendala di kemudian hari," bebernya.
Ia menuturkan, peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara warga dan pemerintah daerah, baik dalam pelayanan publik maupun pelaksanaan program lingkungan hidup.
"Melalui kegiatan ini, kami berharap tata kelola kewilayahan semakin akuntabel dan gerakan pilah sampah semakin masif dilakukan di lingkungan warga," tandasnya.
